APA SAJA YANG PERLU ANDA KETAHUI UNTUK HIBAH?

pic source: okezone,com

pic source: okezone.com

Dalam perencanaan keuangan, satu hal penting yang perlu diperhatikan bila anda sudah punya aset dan ingin mendistribusikan kekayaan anda kepada anak-anak atau orang-orang yang anda cintai adalah dengan cara hibah. Distribusi kekayaan selalu terkait dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini ada tiga hukum yang berlaku di Indonesia: yang pertama Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan yang ketiga Hukum Adat.

Menurut KUHP, ada 3 syarat hibah:

  1. Yang menerima dan yang memberi hibah masih hidup.
  2. Barang yang dihibahkan harus sudah ada, kalau baru akan ada kemudian, maka hibahnya batal.
  3. Harus dengan akte notaris, kecuali untuk barang yang bergerak, dapat langsung dialihkan secara fisik.

Setelah tahu syarat-syarat di atas, yang pertama yang perlu anda lakukan adalah mengklasifikasikan jenis kekayaan anda, apakah termasuk barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak terdiri dari 2 jenis, berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud seperti mobil, emas,berlian, permata, uang, dan yang tidak berwujud: seperti saham, obligasi dan piutang. Sedangkan barang tidak bergerak seperti tanah, dan segala benda yang secara permanen melekat di atasnya.

Jika sudah tahu klasifikasi apa, maka selanjutnya adalah cara pengalihannya. Untuk emas, berlian, permata, uang, mobil dan barang berwujud lainnya dialihkan dengan pengalihan fisik, sedangkan untuk saham, obligasi, piutang, dialihkan dengan cara cessie yaitu menandatangani akta pengalihan, sedangkan untuk benda tidak bergerak seperti properti, rumah, tanah, sawah, ladang, dialihkan dengan cara menandatangani akte pengalihan yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Sebagai contoh, misalkan anda mempunyai 3 rumah di Jakarta ingin anda hibahkan kepada 2 anak dan istri anda, maka rumah pertama untuk anak pertama, rumah kedua untuk anak kedua sedangkan rumah ketiga yang ingin anda hibahkan ke istri tidak bisa. Mengapa? Karena hibah antara suami istri selama perkawinan dilarang menurut KUHP.

Selain itu yang menjadi perhatian adalah dampak finansialnya, untuk pengalihan tersebut tentu akan timbul biaya dan pajak, misalnya dari contoh di atas, untuk dari pengalihan 2 properti tersebut, maka anak pertama dan kedua, masing-masing harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB) senilai 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).

Lain halnya jika yang dilakukan adalah hibah wasiat, artinya hibah yang merupakan warisan, setelah si pemberi hibah meninggal dunia, maka sesuai peraturan, ada diskon 50% dari 5% atas BPHTB, selain itu anak-anak anda sebagai penerima hibah juga mendapat pengurangan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 350 juta.

Catch me: @rizalplanner

Contact me: rizal.planner@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s